PARADOKS ACEH, ILUSI, IMAJINASI DAN REALITA

Aceh adalah sebuah paradoks yang belum selesai dan tidak akan pernah selesai sebelum bertransformsi dari Acehyang bersyariat kepada Aceh yang berhakikat, sebelum bertransformasi dari Aceh yang selalu hidup dengan simbol dan spirit masa lalu kepada Aceh yang hidup dengan realitas kekininan dan spirit masa depan sebagai sejarah baru.

Di tanah ini, agama begitu dekat dengan kehidupan manusia. Tuhan disebut dalam bahasa sehari-hari, masjid berdiri di mana-mana, ayat menjadi rujukan moral, ulama dihormati, identitas Islam menjadi bagian penting dari kesadaran kolektif masyarakat.

Tetapi pada saat yang sama, pertanyaan yang lebih penting justru lahir: Mengapa kedekatan dengan agama tidak otomatis melahirkan dekatnya manusia Aceh dengan kesejahteraan?

Mengapa masyarakat yang begitu religius masih harus berhadapan dengan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, pendidikan yang belum sepenuhnya berkualitas, serta politik yang sering kali lebih sibuk mempertahankan kekuasaan daripada membangun masa depan?

Pertanyaan ini tentu bukan gugatan terhadap Tuhan. Ini adalah gugatan terhadap manusia yang membawa nama Tuhan ke dalam politik.

Sebab Tuhan tidak pernah ikut berkampanye. Yang berkampanye adalah manusia, yang berebut jabatan adalah manusia, yang mengelola anggaran adalah manusia dan yang kadang menggunakan agama untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan juga manusia.

Di sinilah letak persoalan Aceh sebenarnya. Ketika Agama menjadi identitas, tetapi kehilangan daya kritis. 

Agama memiliki dua wajah dalam kehidupan politik. Ia dapat menjadi nurani yang mengawasi kekuasaan, tetapi ia juga dapat berubah menjadi alat untuk melegitimasi kekuasaan.

Ketika agama menjadi nurani, ia akan bertanya kepada penguasa: apakah rakyat sudah adil diperlakukan?

Tetapi ketika agama menjadi alat politik, pertanyaannya berubah: siapa yang paling Islami ?

Siapa yang paling pantas dipilih? Siapa yang paling religius? Akibatnya, politik berubah menjadi kompetisi simbol.

Kita sibuk memperdebatkan siapa yang paling saleh, tetapi lupa bertanya siapa yang paling mampu mengelola negara.

Kita sibuk menilai penampilan moral seseorang, tetapi kurang serius menilai kompetensinya.

Kita sibuk memperdebatkan dosa orang lain, tetapi tidak cukup berani membicarakan bagaimana kekuasaan menghasilkan ketidakadilan.

Padahal politik yang beragama seharusnya bukan politik yang paling banyak menggunakan kata "Islam", melainkan politik yang paling sedikit melakukan ketidakadilan.

Kesalehan politik bukan terletak pada banyaknya simbol agama yang digunakan oleh seorang politisi, tetapi pada seberapa sedikit rakyat yang menjadi korban dari kekuasaannya. 

Aceh dan Penyakit Romantisme Identitas 

Aceh memiliki sejarah yang besar. Kita mempunyai memori tentang kerajaan, perjuangan, ulama, konflik, perdamaian, dan identitas keislaman yang kuat.

Semua itu adalah modal sejarah. Tetapi sejarah juga bisa menjadi jebakan.

Ketika sebuah masyarakat terlalu sibuk membanggakan masa lalunya, ia dapat kehilangan energi untuk membangun masa depannya.

Kita bisa terjebak dalam romantisme bahwa Aceh pernah besar, Aceh pernah berjaya, Aceh  adalah Serambi Mekkah, Aceh  memiliki kekhususan, Aceh memiliki sejarah perjuangan.

Semua itu benar dan penting. Tetapi pertanyaan paling fundamental adalah: Lalu apa yang kita lakukan hari ini?.

Sejarah tidak bisa dimakan. Identitas tidak bisa membayar biaya pendidikan. Slogan tidak menciptakan lapangan kerja. Kebanggaan tidak otomatis mengangkat rakyat dari kemiskinan.

Aceh membutuhkan keberanian untuk berpndah dari politik memori menuju politik masa depan 

Politik Aceh adalah juga politik yang kehilangan tujuan yang sebenarnya.

Politik pada dasarnya adalah tentang terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan bersama, bagaimana manusia hidup secara adil secara bersama.

Tetapi politik Aceh adalah Politik yang terdegradasi karena tujuan awalnya menciptakan kesejahteraan bersama digantikan oleh kepentingan mempertahankan kekuasaan.

Pada titik tertentu, politik tidak lagi bertanya: "Apa yang harus kita lakukan agar rakyat sejahtera?"

Tetapi berubah menjadi: "Bagaimana agar kita tetap berkuasa?". Inilah titik ketika mewujudkan kesejahteraan rakyat berhenti menjadi tujuan dan berubah hanya menjadi alat. 

Aceh surplus nilai dan semangat agama tetapi minus pada transformasi Agama dari ritualitas dan simbolik kepada spiritualitas dan realistik, yang mampu melihat bahwa yang dibutuhkan manusia  di Aceh adalah kesejahteraan dan kemakmuran bukan kekhususan dan kekhususan.  

Masalah terbesar Aceh bukan kurangnya nilai agama, tetapi tidak adanya kemampuan untuk menterjemahkan dan mempraktekkan agama menjadi sistem sosial yang mampu merealisasikan keadilan ilahi melalui kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Melihat realitas di Aceh saat ini, wajar sekali melahirkan banyak pertanyaan : jika agama mengajarkan amanah, mengapa pengelolaan kekuasaan tidak selalu mencerminkan amanah?

Jika agama mengajarkan keadilan, mengapa ketimpangan masih menjadi persoalan?

Jika agama memuliakan ilmu, mengapa pendidikan belum menjadi obsesi utama pembangunan?

Jika agama memerintahkan menghilangkan kemiskinan, mengapa kemiskinan masih menjadi wajah yang begitu akrab dengan kehidupan masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai penghinaan terhadap agama, tetapi justru sebaliknya.

Agama yang hidup harus berani mempertanyakan dirinya sendiri. Sebab agama yang hanya menjadi simbol akan mudah dipakai oleh kekuasaan.

Tetapi agama yang menjadi kesadaran kritis akan selalu menjadi ancaman bagi kekuasaan yang tidak adil.  

Dari Aceh Islami menuju “ Aceh yang Manusiawi” 

Mungkin sudah waktunya kita memperluas definisi tentang masyarakat Islami 

Masyarakat Islami bukan hanya masyarakat yang hidup secara menyeluruh berdasarkan aturan keagamaan.

Ia adalah masyarakat yang menjadikan manusia lebih bermartabat.

Anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Orang miskin mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan yang bermartabat.

Orang sakit mendapatkan pelayanan terbaik dan humanis. Petani mendapatkan fasilitas dan harga yang layak.

Nelayan mendapatkan kehidupan yang baik dan fasilitas yang kompeten.

Anak muda mendapatkan pekerjaan dan akses kreatifitas dan produktifitas yang besar dan luas.

Perempuan mendapatkan ruang untuk berkembang dan maju secara menyeluruh.

Ilmu pengetahuan dihargai dan terus diperbaharui. Kejujuran menjadi budaya.

Korupsi dipandang sebagai pengkhianatan agama dan pengkhianatan moral dan kekuasaan dipahami sebagai amanah bukan sebagai milik, dan kesempatan untuk mengabdi bukan kesempatan memperkaya diri.

Jika semua itu terjadi, kita tidak perlu terlalu banyak mengatakan bahwa Aceh religius.Kehidupan itu sendiri akan menjadi saksi. 

Aceh harus berani keluar dari paradoks. Aceh tidak harus memilih antara agama dan modernitas. Tidak harus memilih antara Islami dan kemajuan. Tidak harus memilih antara identitas dan kesejahteraan.

Justru tantangannya adalah bagaimana mempertemukan semuanya. Agama memberikan arah moral. Ilmu memberikan kemampuan. Politik memberikan keputusan.

Ekonomi memberikan produktivitas dan etika memastikan semuanya digunakan untuk manusia.

Maka persoalan Aceh bukan apakah kita cukup religius. Tetapi apakah keberagamaan kita telah membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik

Jika belum, maka kita harus berani melakukan koreksi. Dan mungkin tugas generasi Aceh hari ini bukan lagi sekadar mempertahankan identitas masa lalu, tetapi menciptakan masa depan yang layak diwariskan.

Sebab Aceh tidak hanya membutuhkan politisi yang pandai berbicara tentang agama.

Aceh membutuhkan manusia-manusia politik yang menjadikan agama sebagai batas moral bagi kekuasaannya.

Pada akhirnya, ukuran kemajuan Aceh bukanlah seberapa sering kita menyebut Aceh sebagai Serambi Mekkah.

Ukuran kemajuan Aceh adalah ketika tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depan karena kemiskinan, tidak ada rakyat yang kehilangan martabat karena ketidakadilan, dan tidak ada kekuasaan yang merasa lebih tinggi daripada amanah yang diberikan rakyat.

Di situlah agama berhenti menjadi slogan. Di situlah politik kembali menjadi pengabdian.

Dan di situlah Aceh mungkin menemukan jalan pulangnya: dari kesalehan simbolik menuju kesalehan sosial, dari politik identitas menuju politik kemanusiaan, dan dari kebanggaan sejarah masa lalu menuju keberanian menciptakan masa depan sebagai sejarah baru. 

(Tulisan ini telah dimuat di SerambiNews.com dengan judul Paradoks Aceh, Ilusi, Imajinasi dan Realita, https://aceh.tribunnews.com/opini/1045831/paradoks-aceh-ilusi-imajinasi-dan-realita.Editor: Mursal Ismail)